Kanalcoin.com – Pada 13 November (13/11/2021) Cointelegraph memberitakan bahwa pejabat senior provinsi Jiangxi, China telah dipecat sebagai Ketua Konferensi Politik Rakyat Tiongkok yaitu Xiao Yi.
Komisi Pusat untuk Inspeksi Disiplin (CCDI) menduga keras bahwa Xiao Yi itu telah menyelewengkan jabatan administratifnya yang bertentangan dengan kebijakan Tiongkok dalam penerapan bisnis kripto.
Seperti pernyataan CCDI yang dikutip dari Cointelegraph.com, “(Xiao Yi) telah menyalahi kebijakan pembangunan baru, menyelewengkan jabatan dalam membimbing dan membantu perusahaan untuk berpartisipasi dalam bisnis mata uang digital yang mana aktivitas bisnis itu tidak sesuai kebijakan industri negara.”
Kesalahan yang dilakukan Xiao Yi tidak hanya menyebarkan kripto di Tiongkok melainkan telah menyalahi amanah dalam jabatan yang diembannya.
Hal itu berdasarkan laporan laporan CCDI dari versi terjemahan yang dilansir oleh cointelegraph, “Xiao Yi benar-benar menyalahi ketertiban politik, ketertiban organisasi, ketertiban integritas, ketertiban kerja dan ketertiban dalam kehidupan partai yang termasuk penyalahgunaan profesi serta menjadi tersangka penerimaan uang sogokan dan penyelewengan jabatan.”
Penemuan dalam penyelidikan itu menghasilkan sebuah keputusan dari Komite Sentral Partai Komunis China (PKC) untuk memecat dan mengeluarkan dari partai Xiao Yi atas kesalahan yang diperbuatnya.
Bentuk penyelewengan jabatan yang dilakukan oleh mantan pejabat senior Jiangxi itu termasuk dalam pengizinan bisnis ilegal yang meraup keuntungan, pengumpulan dana untuk proyek, penggalangan dana untuk konstruksi, penerimaan uang suap dan mencampuri kegiatan peradilan.
Atas pelanggaran yang dilakukan oleh Xiao Yi mengakibatkan dia kehilangan jabatan serta penghasilan dari bisnis ilegalnya disita untuk dianalisa dan dituntut lebih lanjut.
Menurut pendapat pengamat pasar yang dilansir dari Globaltimes.com bahwa adanya kasus Xiao Ji itu memperlihatkan bahwa China bersungguh-sungguh memberlakukan hukum tegas bagi penerapan bisnis kripto.
Sedangkan Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional China pada Rabu (10/11/ 2021) yang dilansir dari Globaltimes.com menyatakan bahwa bisnis kripto harus dibersihkan dan diatur dalam kebijakan, dan bagi unit milik negara yang menerapkan bisnis penambangan kripto harus diselidiki dan dihukum secara tegas.
Dan berdasarkan pengamatan para pengamat industri kepada Global Time pada 8 Oktober menjelaskan bahwa lebih dari 90% bisnis kripto dilarang beroperasi di China setelah tersebarnya larangan di negara itu untuk tidak mengizinkan siapapun berbisnis uang kripto.
Kebijakan tegas terkait bisnis kripto itulah yang memotivasi para komunitas kripto yang telah berkembang termasuk Bitcoin (BTC), penambang, pertukaran kripto berpindah operasionalnya ke negara yang memperlakukan kebijakan ramah kripto yang dilansir dari cointelegraph.
Hal itu pun terjadi kepada Huobi sebuah pertukaran kripto in-house terbesar di China yang telah memperoleh lisensi baru di Gibraltar.
Dan menurut laporan Cointelegraph bahwa bursa China diberikan wewenang dari Komisi Layanan Keuangan Gibraltar untuk segera berpindah operasional bisnisnya ke Huobi Technology Co.
Seperti yang diungkapkan oleh CEO group Huobi, Jun Do, “Seluruh dunia bergerak menuju pertumbuhan yang diatur dalam bidang mata uang kripto. […] Seharusnya bisnis menyadari bahwa pentingnya mengharmonisasikan bisnis dengan tren.”
(*)
Author: Muhammad Zaki Fajrul Haq
Follow me at @mzfajrulhaq (Instagram) or @ZakiFajrul (Twitter).