Jepang dan beberapa bank sentral berkolaborasi dalam penelitian mata uang digital. Wakil Perdana Menteri Jepang menyelidiki tentang pentingnya penelitian tersebut. Partai politik Jepang, Partai Demokrat Liberal yang berkuasa di Jepang menyusun proposal untuk penerbitannya bertujuan untuk mengusulkan aset digital nasional pada musim semi tahun ini.
Kelompok parlemen yang terdiri dari 70 anggota itu dikabarkan akan mengajukan proposal mereka pada Februari mendatang. Mereka juga akan mencatat bagaimana mata uang itu akan bertindak sehubungan dengan kekhawatiran tentang keamanan data individu dan pencucian uang. Keputusan dari para anggota parlemen Jepang itu bertepatan dengan debut kelompok riset bank sentral global.
Itu juga termasuk Bank of Japan (BOJ) yang akan mempelajari kemungkinan dan keterbatasan mata uang digital bank sentral atau CBDC. Dewan Stabilitas Keuangan juga akan berpartisipasi dalam upaya ini. Benoit Coeure, Direktur Hub Inovasi Penyelesaian Internasional Bank, akan duduk sebagai ketua bersama kelompok tersebut. Bersama dengan Jon Cunliffe, Wakil Gubernur Bank of England.
Sementara para pembuat kebijakan menunjukkan tanda-tanda ketertarikannya kepada CBDC. Seperti Taro Aso, Menteri Keuangan dan Wakil Perdana Menteri Jepang, mengatakan bahwa penerbitan aset semacam itu bukanlah prioritas langsung. Ia mencatat pentingnya upaya penelitian kelompok kolaboratif CBDC. Aso juga menambahkan bahwa mata uang digital harus memiliki kenyamanan dan kredibilitas.
Meskipun ia sempat mengatakan tidak ada rencana untuk menerbitkan mata uang digital saat ini. Pertukaran crypto yang berbasis di Tokyo dan Coincheck Wallet menyelesaikan pembayaran pertama Lisk (LSK) pekan ini dengan total 2.251,9 LSK atau setara dengan 1.800 dolar AS. Pertukaran pertama kali, mengumumkan kemampuan untuk mempertaruhkan Lisk pada 9 Januari lalu.
Sementara staking rewards adalah produk sampingan dari algoritma konsesus bukti-saham. Produk ini pertama kali dikenalkan oleh Sunny King dan Scott Nadal melalui kertas putih Peercoin (PPC) pada 2012 lalu. Dalam sistem seperti itu, pemegang token bisa mempertaruhkan aset mereka untuk membantu menjaga jaringan. Juga menerima bunga dari kepemilikan mereka sebagai imbalan.
Jepang pun secara aktif bekerja pada versi mata uang digital nasionalnya di tengah rencana China untuk mendigitalkan ekonomi negaranya. Ada juga kekhawatiran meningkatnya risiko Facebook Libra dan gerakan China terhadap penerbitan yuan digital. Wakil Parlemen Hukum Luar Negeri Jepang, Norihiro Nakayama, mengatakan bahwa cryptocurrency nasional Jepang dapat dikembangkan dengan upaya bersama dari pemerintah dan perusahaan swasta.