Kanalcoin.com – Salah seorang anggota Kongres Amerika Serikat, Darren Soto, dikabarkan telah mengusulkan pembangunan markas untuk teknologi blockchain yang akan diterapkan dalam pemerintahan federal. Tujuan pembangunan markas ini adalah untuk mengawasi semua penyebaran dan aktivitas non-pertahanan terkait dengan teknologi blockchain di dalam Pemerintah Federal.
Pada Kamis (31/12/2020) lalu, sebuah RUU baru diajukan dengan kode HR9067 kepada pemerintahan federal Amerika Serikat. RUU itu disebutkan berisi mengenai usulan untuk membangun sebuah kantor yang digunakan untuk mengoordinasikan teknologi blockchain yang akan diterapkan pada pemerintahan federal.
Pengajuan tersebut dipelopori oleh salah seorang anggota Kongres Amerika Serikat, Darren Soto. Soto sendiri merupakan seorang anggota Partai Demokrat yang mewakili distrik kesembilan Florida.
Dalam RUU yang diusulkan tersebut, Soto mengusulkan untuk mendirikan sebuah kantor di dalam Departemen Perdagangan yang khusus menangani teknologi blockchain. Kantor ini nantinya akan digunakan untuk mengoordinasikan semua penyebaran dan aktivitas terkait non-pertahanan yang terkait dengan teknologi blockchain dalam Pemerintah Federal.
Kabarnya, RUU tersebut sudah diajukan kepada House Committee on Energy and Commerce untuk dibahas lebih lanjut.
Soto memang dikenal sebagai sosok pendukung penerapan mata uang kripto dan teknologi blockchain dalam kehidupan sehari-hari serta urusan pemerintahan. Selain itu, Soto juga pernah menerima mata uang kripto sebagai sumbangan dana kampanyenya selama ini.
Pada September 2020 lalu, Soto bahkan menyampaikan kalau dirinya sudah hampir dua tahun mendesak House Committee on Energy and Commerce untuk menyetujui Undang-undang Taksonomi Digital. Undang-undang tersebut diklaim mengarah pada studi soal penggunaan teknologi blockchain dalam urusan pemerintahan.
RUU soal pembuatan kantor yang disampaikan oleh Soto kepada House Committee on Energy and Commerce ini pun juga kemungkinan akan membantu kelancaran pengesahan undang-undang soal Taksonomi Digital tersebut.
Sehingga, penerapan teknologi blockchain, khususnya dalam sektor pemerintahan bisa segera dilaksanakan dalam waktu dekat.
Bahkan, aksi dari Soto ini didukung oleh Postal Service America Serikat yang juga telah mengajukan hak paten untuk sistem pemungutan suara berbasis blockchain. Sebelumnya, wacana sistem pemungutan suara dengan blockchain ini sudah pernah mencuat dan menuai pro-kontra.
Wakil Ketua Blockchain Caucus sendiri sebenarnya mengaku mendukung keputusan penggunaan teknologi blockchain dalam proses pemungutan suara. Dia berharap teknologi tersebut bisa segera digunakan.
“Tentu saya bisa melihatnya segera digunakan, selama beberapa siklus pemilu berikutnya,” ucap Wakil Ketua Blockchain Caucus.
Selain mengajukan RUU soal Taksonomi Digital dan pembangunan kantor blockchain, Soto akhir-akhir ini juga mengecam Menteri Keuangan Amerika Serikat yang masih menjabat, Steven Mnuchin. Mnuchin hendak menetapkan peraturan yang dinilai merugikan para pengguna mata uang kripto.
Soto bersama dengan sembilan anggota kongres lainnta melayangkan surat protes kepada Mnunchin. Bahkan, menurut beberapa ahli, Departemen Keuangan yang dipimpin Mnuchin bisa saja dituntut secara hukum karena telah melanggar prosedur dalam penyusunan peraturan tersebut.
(*)